Ketua PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto telah menetapkan majelis hakim sidang kasus dugaan penistaan agama Ahok Basuki Tjahja Purnama. Sidang perdana akan digelar Selasa minggu depan. "Untuk persidangannya telah ditentukan oleh majelis hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 pukul 09.00 WIB di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nantinya di lantai dua di ruangan Koesoemah Atmadja," ungkapnya.
"Baru saja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat penetapan susunan majelis hakim dan susunan majelisnya sebagaimana dalam penetapan ini telah ditunjuk satu H. Dwiarso Budi Santiarto sebagai ketua majelis hakim. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri sendiri," kata juru bicara PN Jakut, Hasoloan Sianturi di kantornya, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Anggota majelis terdiri dari empat orang, yaitu:
1. Jupriyadi.
2. Abdul Rozak.
3. Joseph V Rahantoknam.
4. I Wayan Wirjan
Ahok dijerat Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama. Ahok tidak dikenai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang dilaporkan pelapornya.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad menjelaskan, fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan pada berkas yang diserahkan polisi menggambarkan perbuatan Ahok hanya dapat dijerat dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. "Jaksa sudah meyakininya bahwa pasal itu sudah meng-cover semua yang ada dalam berita acara perkara."
"Baru saja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuat penetapan susunan majelis hakim dan susunan majelisnya sebagaimana dalam penetapan ini telah ditunjuk satu H. Dwiarso Budi Santiarto sebagai ketua majelis hakim. Beliau adalah Ketua Pengadilan Negeri sendiri," kata juru bicara PN Jakut, Hasoloan Sianturi di kantornya, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Anggota majelis terdiri dari empat orang, yaitu:
1. Jupriyadi.
2. Abdul Rozak.
3. Joseph V Rahantoknam.
4. I Wayan Wirjan
Ahok dijerat Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama. Ahok tidak dikenai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti yang dilaporkan pelapornya.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmad menjelaskan, fakta-fakta yang terungkap dari hasil penyidikan pada berkas yang diserahkan polisi menggambarkan perbuatan Ahok hanya dapat dijerat dengan Pasal 156 dan 156a KUHP. "Jaksa sudah meyakininya bahwa pasal itu sudah meng-cover semua yang ada dalam berita acara perkara."
SR/AF
