Kehadiran Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak dalam demonstrasi solidaritas Rohingya di Kuala Lumpur pada Minggu (04/12) mendapat kecaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Najib Razak bersama Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Luar Negeri Anifah Aman, sejumlah anggota kabinet lain dan Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang menghadiri acara untuk memprotes hal yang oleh Najib Razak disebut sebagai "pembersihan etnik" minoritas Muslim Rohingya yang tinggal di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Di dalam negeri kecaman pedas antara lain datang dari mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, yang belakangan berseberangan dalam isu pemerintahan dan dugaan penyelewengan dana oleh Najib Razak.
Ditegaskan oleh Mahathir Mohamad bahwa Perdana Menteri Najib Abdul Razak seharusnya mengambil tindakan terhadap Myanmar terkait krisis Rohingya dan bukannya mengikuti unjuk rasa.
Menurutnya, demonstrasi biasanya dimaksudkan untuk menentang pemerintah sedangkan peran pemerintah adalah mengambil tindakan.
"Jika kita memerintah, usulan saya adalah memutus hubungan diplomatik untuk menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap perlakuan yang dialami Rohingya.
"Ketika ia (Najib) menjabat perdana menteri, ia pergi ke demonstrasi. Siapa yang diprotesnya?" kata Mahathir sebagaimana dilaporkan oleh Malaysiakini.Image copyrightFAZRY ISMAIL/EPAImage captionPara pengungsi Rohingya yang berada di Malaysia turut mengikuti acara protes yang dipusatkan di Stadion Titiwangsa, Kuala Lumpur.
Sebelumnya, pemerintah Myanmar mengecam keras keikutsertaan PM Najib Razak dalam aksi solidaritas Rohingya di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh ribuan orang itu, termasuk para pengungsi Rohingya, anggota PAS dan anggota UMNO, komponen terbesar dalam koalisi Barisan Nasional yang memerintah di Malaysia.
Myanmar mengatakan kehadiran perdana menteri Malaysia melanggar prinsip kebijakan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
"Saya tidak peduli," tegas Najib razak.
"Apakah saya, pemimpin lebih dari 30 juta rakyat, diharapkan untuk menutup mata? Berdiam diri? Saya tidak akan melakukan itu," tegas Najib.
Ditambahkannya Malaysia akan terus menekan negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan.
Ia juga menyerukan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk berdiri bersama Malaysia menghadapi Myanmar dalam masalah Rohingya. Sejumlah kelompok di Indonesia telah menggelar demonstrasi untuk menuntut agar pemerintah Indonesia menekan pemerintah Myanmar, namun protes tidak sampai dihadiri anggota kabinet apalagi kepala negara.
Najib mengatakan pemerintah Myanmar tak hanya bisa menggunakan prinsip tak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota, sementara mengabaikan Piagam Hak Asasi Manusia ASEAN.Image copyrightKHINE HTOO MRAT/AFPImage captionMantan Sekjen PBB Kofi Annan yang kini menjadi ketua komite khusus masalah Rakhine mengunjungi desa Rohingya yang dibakar di Maungdaw, Rakhine, pada Sabtu (03/12).
Keiikutsertaan Perdana Menteri Najib Abdul Razak dalam demonstrasi Rohingnya pada Minggu (04/12), menurut pengamat politik dari Universitas Malaya, Profesor Mohammad Redzuan Othman, menimbulkan kelucuan di kalangan rakyat Malaysia.
"Sebagai perdana menteri sepatutnya mempunyai kuasa, mempunyai hak untuk bertindak kalau ia merasakan perlu sebagai protes, tetapi sebaliknya bertindak menyertai demonstrasi seolah-olah perdana menteri tak ada kuasa (tak mempunyai kekuasaan)," jelasnya dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.
Profesor Mohammad Redzuan menyarankan agar perdana menteri memanfaatkan pengaruh Malaysia atas Myanmar yang dinilai besar.
"Sebagai perdana menteri kalau beliau prihatin, sepatutnya mengantar suatu pesan yang lebih jelas, bukan berdemonstrasi yang kita tidak tahu apa kesannya. Sebab Malaysia merupakan pendukung kuat Myanmar ketika Myanmar mengalami pemboikotan oleh negara-negara dunia," katanya.
Karena Malaysia pula, tambahnya, Myanmar masuk ke dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 1997.
Isu Rohingya kembali mencuat setelah penembakan sembilan penjaga pos perbatasan di Maungdaw, Rakhine, Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh, Oktober lalu. Beberapa pejabat pemerintah berpendapat kelompok militan Rohingya melakukan serangan tersebut.
Otoritas Myanmar lantas melancarkan operasi militer besar di Rakhine. Menurut para aktivis, penembakan atas sembilan penjaga perbatasan tersebut dibalas dengan penghukuman secara kolektif atas semua orang Rohingya.
Ribuan orang dilaporkan telah mengungsi dari Rakhine, sebagian masuk ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Hingga kini pun arus pengungsi masih mengalir.
"Banyak dari mereka melarikan diri ke Bangladesh pada malam hari ketika penjagaan perbatasan tidak ketat," lapor wartawan BBC Bahasa Bangladesh, Farhana Parvin, yang meliput di Teknaf, perbatasan Bangladesh dengan Rakhine, Myanmar, pada Minggu (04/12).Image copyrightLYNN BO BO/EPAImage captionSekelompok biksu menggelar protes di depan Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Myanmar, pada Sabtu (03/12) untuk menuntut Malaysia agar tidak menekan pemerintah Myanmar dalam masalah Rohingya.
Kekerasan terbaru ini tercatat yang paling besar sejak 2012 ketika ribuan orang Rohingya melarikan diri. Pada 2015, ribuan orang Rohingya bersama migran Bangladesh mengarungi samudra selama berminggu-minggu dan sampai di Indonesia serta Malaysia.
Rohingya merupakan etnik minoritas yang pada umumnya beragama Islam dan tidak diterima sebagai warga negara oleh Myanmar.
Mereka dianggap sebagai pendatang gelap dari Bangladesh walaupun sudah hidup di Myanmar dari generasi ke generasi.
FAZRY ISMAIL/EPA
KHINE HTOO MRAT/AFP
LYNN BO BO/EPA
