Kolaborasi Petualang Politik dan Kaum Fasisme Agama ala ISIS di Indonesia

Skandal "Trio National-Sozialistischer Untergrund (NSU)" di Jerman sempat membuat heboh publik. Anggota kelompok ini melakukan rangkaian pembunuhan terhadap warga migran di Jerman selama bertahun-tahun, tanpa terungkap oleh pihak intelijen dan kepolisian. Kanselir Jerman Angela Merkel kemudian perlu meminta maaf kepada para korban dan keluarganya, warga migran di Jerman, yang tidak mendapat jaminan keamanan sebagaimana mestinya.

Isu sosialisme tiba-tiba jadi sulit "disosialisasikan", sementara derap globalisasi dan ideologi kapitalisme plus liberalisme kanan makin mendominasi kegiatan ekonomi.

Di Indonesia, bangkitnya ekstremisme kanan muncul dalam varian yang lebih berbahaya, karena bercampur dengan ideologi fasisme agama ala Taliban dan ISIS. Bermunculan banyak orang yang kelihatannya "bisa menerima" wacana ekstrem kanan, termasuk jargon-jargon 2B2P yang umum di kalangan militan: Bakar, Bunuh, Potong (tangan) dan Penggal (kepala).

Sangatlah aneh, ketika para gembong ekstrem kanan meneriakkan hak-hak kebebasan berekspresi, sementara mereka dikenal sering menyerbu acara-acara yang tidak mereka setujui atau menghancurkan toko-toko, tanpa tersentuh oleh hukum.

Dalam konteks demo 4 November, kaum fasisme agama ala Taliban dan ISIS di Indonesia ini, mendapat angin segar dari para ambisius politik, pecundang politik, pengangguran politik, para pedagang agama, dan para koruptor kakap. Mereka saling memanfaatkan untuk kepentingannya masing-masing. Bersatu padu meski palsu, untuk sementara waktu.

Ketimpangan wacana dan "pembelaan" terhadap agenda ekstremisme kanan ini, jika tidak dihadapi dan dijawab dengan serius, akan punya dampak panjang dan suram terhadap perkembangan demokrasi dan penghormatan hak-hak asasi di Indonesia. Jika itu yang terjadi, maka senjapun akan turun untuk waktu yang sangat lama di Bumi Nusantara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan demo 4 November terkait Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebaiknya tidak perlu lagi dilakukan. Sebab tuntutan demonstran soal penanganan hukum Ahok atas dugaan penistaan agama sedang diproses Bareskrim Polri.

"Kalau menyuruh Pak Presiden melakukan penangkapan itu tidak mungkin, presiden adalah pimpinan eksekutif bukan yudikatif. Jadi kalau sudah memasuki teknis penangkapan, penahanan, dan lain-lain itulah teknis hukum yang menjadi domain dari yudikatif," imbuh Tito.

"Jadi kalau seandainya ada yang menuntut dan meminta Pak Presiden untuk memenjarakan saudara Basuki Tjahaja Purnama itu berarti membuat presiden salah dalam mengintervensi teknis dalam penegakan hukum," sambungnya.

Kemungkinan besar Presiden Jokowi sudah sangat memahami peta politiknya, dan malah diuntungkan dengan berbagai kasak-kusuk politik demo 4 November, karena membuat para aktor politiknya makin jelas. Berbagai informasi intelijen sudah dianalisa dan dikalkulasi Jokowi, menunggu saat-saat yang tepat menanganinya. Dengan caranya: memukul tanpa memukul, melumpuhkan tanpa melumpuhkan.

Kita lihat nanti perkembangannya.

Editor Deutsche Welle Hendra Pasuhuk dan Editor Galaberita Siti Rahmah

Follow @LebihJelas

Banyak Dibaca