China menolak putusan Pengadilan Tetap Arbitrasi Internasional di the Hague tentang sengketa dengan Filipina di Laut China Selatan.

 Pengadilan di the Hague telah memutuskan menolak klaim China atas beberapa gugusan pulau di Laut China Selatan dalam putusan arbitrase yang kemungkinan akan menimbulkan ketegangan lebih lanjut.

 Hakim pada hari Selasa 12 Juli 2016  mengabulkan permohonan Filipina atas kasus yang telah diboikot oleh Beijing. "Tidak ada dasar hukum bagi China untuk menuntut hak-hak bersejarah sumber daya dalam wilayah laut yang termasuk dalam the 'nine-dash line'," kata pengadilan mengacu pada garis demarkasi 1947.

China segera menolak keputusan pengadilan dengan mengatakan "tidak menerima dan tidak mengakui" pengadilan arbitrase terhadap sengketa, kata kantor berita resmi Xinhua.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan China mengatakan, "Tidak peduli apa pun putusan yang dihasilkan pengadilan, angkatan bersenjata China tegas akan menjaga kedaulatan nasional ... dan akan berurusan dengan segala macam ancaman dan tantangan."

Xinhua mengatakan tak lama sebelum putusan diumumkan bahwa pesawat sipil China berhasil melakukan uji kalibrasi pada dua bandara baru di Kepulauan Spratly yang disengketakan.

Sekretaris Menteri urusan Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menyerukan "menahan diri dan bersikap tenang" mengatakan "Filipina sangat menegaskan penghormatannya terhadap keputusan pengadilan ini."

Jepang, juga sedang bersengketa di wilayah sendiri dengan China, the Hague menegaskan putusan pengadilan di Laut China Selatan adalah final dan mengikat secara hukum, mendesak para pihak untuk untuk mematuhi putusan ini.

Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani sebelumnya mengatakan angkatan bersenjata negaranya akan hati-hati mengamati aktivitas China di Laut China Timur.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lu Kang mengatakan negaranya akan mengabaikan putusan itu. "Kami tidak akan menerima apa yang disebut material mereka, tidak peduli apa pun mereka."

China mengklaim sebagian besar perairan yang kaya akandungan sumberdaya energi termasuk jalur lalulintas internasional kapal dagang yang bernilai sekitar $ 5 triliun setiap tahun.

Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim yang tumpang tindih. Dalam sengketa mereka, mereka didukung oleh AS yang sering melakukan latihan militer di kawasan itu pada hari Selasa 12 Juli 2016,

Vietnam menuduh China menenggelamkan kapal nelayannya di Laut China Selatan yang disengketakan, tetapi Beijing belum menanggapai tuduhan itu.

Dodo Samego.

Sumber: Press TV