Setelah berhari-hari jadi bulan-bulanan media, akhirnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar harus meletakkan jabatannya. 

Dia juga telah bersedia mengungkap status yang sebenarnya, walaupun terasa tidak "ksatria", karena meminjam mulut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham), Yasonna Laoly.

Seorang wiraswasta terpelajar yang sudah puluhan tahun melanglang bisnis di luar negeri, tidak sertamerta akan mampu menghadapi suatu situasi pelik penuh jebakan. Untuk itu, diperlukan insting yang kuat dan pengalaman. Politisi harus memenangkan suara mayoritas, atau opini publik. Tidak semua orang punya bakat untuk itu. 

Jabatan menteri adalah jabatan politik, maka seorang menteri haruslah siap menghadapi segala kemungkinan. Kesalahan Arcandra adalah, dia tidak sejak awal melakukan klarifikasi dengan cepat dan gamblang, lalu meminta maaf, jika dia telah membuat kerumitan. Bahwa dia mampu mengelola bidang yang harus dia tangani, tidak ada orang yang meragukannya. Namun bergerak di arena politik, perlu lebih dari itu. Menteri Sri Mulyani tentu bisa bercerita banyak tentang itu.

Kemampuan membaca keinginan publik, dan memahami budaya politik di suatu tempat dan pada suatu masa tertentu, adalah modal utama seorang politisi.

Pemerintahan Jokowi memang punya "manajemen krisis" yang buruk. Ini bukan pertama kalinya pemerintahan yang belum berusia dua tahun itu jadi bulan-bulanan karena kesalahan administratif yang sepele, tapi tidak segera ditangani dengan profesional. Terutama karena Presiden Joko Widodo sendiri lebih senang "menunggu perkembangan", dan tidak aktif mencoba meredam situasi sejak awal. 

Kegaduhan seperti ini juga kita alami dulu semasa pemerintahan SBY. Hanya saja, banyak orang berharap, pemerintahan saat ini lebih profesional. Nyatanya memang tidak. 


Hendra Pasuhuk
Editor DW