Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukan hukum positif. Sehingga, kata dia tidak bisa dijadikan rujukan bagi jajaran kepolisian di semua tingkatan untuk membuat surat edaran dengan referensi Fatwa MUI.
"Fatwa MUI bukan hukum positif. Itu sifatnya koordinasi, bukan rujukan yang kemudian ditegakkan," tegas Tito seusai diskusi bertajuk “Merangkai Indonesia Dalam Kebhinnekaan” di Aula Lateif, Universitas Negeri Jakarta , Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12).
Selain Tito, diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Nusantara ini dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Rektor UNJ Prof Dr Djaali, KH Masdar Farid dan Romo Benny Susatyo.
Menurut Tito, kepolisian hanya melakukan koordinasi untuk menyosialisasikan Fatwa MUI. Namun, kata dia, bukan dengan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak.
"Jadi langkah-langkahnya koordinasi bukan mengeluarkan surat edaran yang bisa menjadi produk hukum bagi semua pihak," tandas dia.
Tito juga sudah memberikan teguran keras kepada Kapolres Metro Bekasi Kota dan Kapolres Kulonprogo, Yogyakarta yang mengeluarkan surat edaran berdasarkan Fatwa MUI.
"Saya tegur keras mereka karena tidak boleh keluarkan surat edaran yang mereferensikan pada fatwa MUI. Saya suruh cabut," tegas Tito.
