Sekitar 300 orang ahli antropologi dari sejumlah kota di Indonesia menyerukan kepada elit sosial-politik agar menghentikan segala bentuk manipulasi primordial demi kepentingan politik dan kekuasaan sesaat.
Masyarakat juga diminta berpikir kritis serta menjauhi fundamentalisme kebenaran, dan adapun pemerintah dituntut meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan golongan tertentu.
Seruan ini disampaikan sejumlah antropolog, Jumat (16/12) siang, menanggapi berbagai peristiwa belakangan yang disebut memperlihatkan adanya kelompok-kelompok yang mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas.
Menamakan diri sebagai Gerakan antropolog untuk Indonesia yang bineka dan inklusif, seruan ini melibatkan pula sejumlah antropolog senior seperti Amri Marzali, Meutia Swasono, Sulistyowati Irianto, serta Selly Riawanti.
Dalam jumpa pers di Jakarta, para antropolog ini meyakini tindakan kelompok-kelompok masyarakat itu telah menggerus nilai-nilai kebinekaan dan inklusifitas.
"Akhir-akhir ini konstruksi tentang identitas kelompok kerap dipolitisasi. Kelompok-kelompok justru mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas dan menebar pemikiran-pemikiran mereka di berbagai ruang publik," kata Yando Zakaria, membacakan keterangan pers.
Media sosial
Tanpa menyebut jati diri kelompok yang dimaksud, mereka kemudian menganggap tindakan kelompok itu telah menyalahgunakan kebebasan berpendapat dan berserikat yang dilindungi konstitusi.
"Sering terlihat nilai-nilai pembedaan, pembatasan, pengucilan ditebar untuk membenturkan kelompok satu dengan yang lain," demikian isi pernyataan itu.
ADEK BERRY/AFP
Itulah sebabnya, mereka menyerukan agar pemerintah terus melindungi keindonesiaan dengan menindak tegas siapapun yang menggunakan kekerasan dalam menggerus nilai keberagamaan.
"Penegakan hukum harus dilakukan hanya demi Tanah Air dan atas nama Tuhan - tidak semata secara selektif dan/atau karena tekanan massa," kata Yando.
Selain itu, mereka juga menyerukan masyarakat agar menjadikan media sosial sebagai ajang untuk memperluas ruang kehidupan, bukan untuk menyempitkannya.
"(Yaitu) bukan dengan menyebarluaskan kabar dan pendapat yang menyudutkan warga, kelompok atau golongan lain," tandas para antropolog itu.
Para antropolog ini berjanji akan melanjutkan seruan ini kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
