UU menyebutkan bahwa kontrak-kontrak dapat diperbarui hanya pada dua tahun sebelum berakhir, namun Chappy Hakim mengatakan Freeport butuh "beberapa dispensasi" untuk menjustifikasi investasinya.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, mantan Kepala Staf Angkatan Udara yang mengatakan ia tidak tahu apa-apa soal pertambangan, sekarang mengepalai produsen tembaga terbesar di Indonesia, dipercaya untuk menggunakan koneksinya untuk menavigasi perusahaan dalam ketidakpastian aturan untuk memperbarui kontrak tambang.
Pemilihan mantan pejabat militer lagi untuk mengepalai unit lokal raksasa tambang AS Freeport-McMoRan menggarisbawahi pentingnya hubungan-hubungan politik di Indonesia.
Yang menjadi taruhan bagi Freeport adalah investasi US$18 miliar untuk memperluas tambang Grasberg -- salah satu cadangan emas dan tembaga terbesar di dunia -- di Papua. Tenggat dari pemerintah bulan Januari untuk mengakhiri ekspor-ekspor bijih dari negara ini juga mengancam dua pertiga produk tembaga tambang itu.
"Freeport itu lebih politik daripada bisnis," ujar Chappy kepada media baru-baru ini.
"Saat ini kami bekerja keras untuk bernegosiasi dengan pemerintah... Aspek politiknya telah sangat berat di sini," kata Chappy, yang ditunjuk bulan lalu untuk menjadi CEO Freeport Indonesia.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, mantan Kepala Staf AU dan sekarang menjabat CEO Freeport.
Chappy, 69, yang hobi bermain saksofon dan memegang rekor-rekor terjun payung Indonesia, pertama kali melihat wilayah tambang Freeport di Papua dari tempat duduk pilot pesawat Hercules C-130 tahun 1970an.
Dan meskipun ia mungkin tidak tahu banyak soal pertambangan dan keuangan, Chappy mengatakan pengalamannya memimpin TNI AU dan kemudian panel keamanan udara setelah serangkaian kecelakaan pesawat maut akan membantunya mengelola sumber daya manusia dan isu-isu keamanan tambang.
Grasberg telah beberapa kali menghadapi kecelakaan fatal yang mengganggu operasinya dan merusak hubungan serikat, dan tahun 2013, sebuah terowongan ambruk dan menewaskan 28 pekerja, memunculkan kekhawatiran mengenai rencana-rencana ekspansi bawah tanahnya.
Penunjukan Chappy didasarkan pada konsultasi dengan pemerintah, menurut Freeport, dan muncul di saat perusahaan berusaha mendapatkan perpanjangan kontrak pertambangan setelah 2021.
Freeport menghadapi waktu sedikit untuk membuat perjanjian baru mengenai pajak, royalti, divestasi dan smelter atau pabrik pemurnian kedua, sebelum mengembangkan apa yang akan menjadi tambang bawah tanah terbesar di dunia, ujar Chappy.
Namun pemerintah telah memberikan sinyal yang berbeda-beda dan tidak jelas apakah perusahaan itu akan memenangkan perpanjangna kontrak tahun depan.
Aturan-aturan menyebutkan bahwa kontrak-kontrak dapat diperbarui hanya pada dua tahun sebelum berakhir, namun Chappy mengatakan Freeport butuh "beberapa dispensasi" untuk menjustifikasi investasinya.
"Kami tidak punya pilihan karena kami telah menghabiskan miliaran dolar dalam kontrak tersebut... dan kami akan sangat hancur jika kami berhenti," ujarnya.
Chappy juga merujuk pada aturan yang ada yang melarang Freeport mengekspor konsentrat tembaga setelah 12 Januari 2017, bagian dari upaya untuk mentransformasi Indonesia menjadi produsen barang jadi dari pemasok bahan baku.
Sekitar sepertiga dari 220.000 ton bijih tembaga Freeport setiap hari dari Grasberg masuk ke smelter di Gresik, Jawa Timur, dan sisanya diekspor sebagai konsentrat.
Pemerintah di Jakarta telah mengatakan mungkin akan merevisi tenggat mengenai pemrosesan logam, namun belum ada keputusan mengenai hal itu.
Freeport, yang mempekerjakan 32.400 pekerja di Indonesia, mengatakan tidak yakin Jakarta akan melarang semua ekspor dari 2017 mengingat bahayanya terhadap perekonomian Indonesia.
Pendahulu Chappy, Maroef Sjamsoeddin, yang juga mantan pejabat angkatan udara dan intelijen, mundur bulan Januari setelah terjebak dalam sebuah skandal. Perusahaan mengatakan ia mundur karena alasan pribadi.
