Situasi sudah berbeda dengan di awal pemerintahan, saat Presiden Jokowi kerap disandera oleh kepentingan parpol pendukungnya. Kini Jokowi dinilai mampu mengontrol partai politik.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai, kemampuan Jokowi untuk mengontrol parpol pendukungnya ini bisa dilihat dari reshuffle atau perombakan kabinet jilid II.
"Jokowi yang saat ini menyetir parpol, menyetir Setya Novanto (Ketua Umum Partai Golkar). Bayangkan Golkar yang punya 91 kursi di DPR hanya ditukar dengan 1 kursi," papar Burhanuddin (6/8/2016).
Burhanuddin menilai bahwa jatah satu kursi untuk Golkar dan PAN adalah bentuk kompromi politik untuk meresmikan dukungan yang sudah diberikan kedua partai ini.
Namun, kompromi ini justru bisa membuat Jokowi mengontrol sepenuhnya parlemen. Kini Jokowi mempunyai daya tawar lebih tinggi karena menguasai hampir dua pertiga kursi di parlemen.
"Jokowi membentuk sebuah kartel politik dengan merangkul sebanyak-banyaknya parpol ke dalam pemerintahan. Dan dia bisa mengontrol kartel politik itu," ucap Burhanuddin.
Hal serupa disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Kebijakan publik UIN Ali Munhanif. Ali menilai reshuffle jilid II kemarin berhasil menjungkirbalikkan anggapan publik di awal pemerintahan bahwa Jokowi hanyalah petugas partai.
Jokowi yang pada awal mulanya diduga hanya akan jadi presiden boneka dan diperlakukan sebagai "petugas partai" oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, ternyata mampu menari di panggung politik di luar dugaan.
Koalisi di mata Jokowi berarti ‘penaklukan dan pelemahan serta penyerahan total’ ambisi kekuasaan di tangannya. Sebuah konsepsi kekuasaan yang absah bagi penganut paham 'Raja era Mataram', sebagaimana pernah dirumuskan Benedict Anderson (1990).
Penguasa Jawa era Mataram memandang dirinya sebagai pusat kekuatan, segala unsur yang bertentangan bisa bersatu-padu di bawah kontrolnya. Sehingga berbagai konflik yang muncul itu memang sengaja diciptakan untuk memperlemah segenap potensi perlawanan terhadap penguasa tunggal.
Mantan Presiden Soeharto telah berhasil menerapkan konsep kekuasaan Jawa ini dalam tiga dekade pemerintahannya, dan SBY mengadopsi konsep yang sama dengan cara dan gayanya.
Kini Jokowi juga memainkannya -- dengan gaya "aku ora mikir" -- lentur tapi susah dibaca dan susah diduga.