Peningkatan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan tol, jalur kereta api dan renovasi bandara, sebagai aksebilitas yang sedang dibangun dalam mendukung peningkatan wisatawan menuju Danau Toba, dipastikan mendongkrak jumlah wisatawan berkunjung ke daerah tersebut.
"Kita berharap, sekitar 80 persen dari wisatawan mancanegara yang masuk ke Sumut, nantinya ke lokasi pariwisata Danau Toba. Selama ini, masalah insfrastruktur menuju daerah itu, menjadi kendala bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut," ujar Direktur Utama Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Arie Prasetyo, Jumat (16/12).
Arie memaparkan, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumut, mencapai 250.000 setiap tahunnya. Berdasarkan jumlah itu, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 60.000 wisatawan mengunjungi Danau Toba.
"Setelah pembangunan insfrastruktur selesai maka dipastikan semakin mendongkrak jumlah wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Danau Toba. Danau Toba akan menjadi destinasi utama wisatawan, sehingga bisa menjadi Monaco of Asia. Selama ini, masalah akses yang membuat wisatawan membuat pilihan," katanya.
Ditambahkan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, menjadi tugas utama dalam pengembangan lolkasi pariwisata itu. Otorita akan menyusun master plan dan grand design. Kemudian, pihak otoritas mempercepat melakukan koordinasi dengan kementerian terkait.
"Kita juga melakukan sinergi dengan setiap pemerintah daerah dalam membangun insfrastruktur, termasuk mengelola lahan seluas 500 hektar menjadi kawasan pariwisata di Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. Lokasi itu nanti dibuat seperti menyerupai Nusa Dua di Bali," sebutnya.
Di tempat terpisah, Koordinator Forum Suara Rakyat Indonesia, Gandi Parapat menyampaikan, pengembangan pariwisata Danau Toba sebagai Monaco of Asia yang dikelola oleh Badan Otorita, semakin berkembang jika tidak menghilangkan adat dan budaya masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata tersebut.
"Ada banyak ragam dan budaya masyarakat sekitar, sebagai kekayaan budaya masyarakat sekitar, yang menjadi perhatian wisatawan mancanegara. Ragam budaya ini diharapkan tidak mengalami degradasi setelah dikelola otorita. Apalagi, ada kepentingan bisnis dalam pengembangan pariwisata itu," ungkapnya.
Sebagai putra daerah di daerah Toba, Gandi yang juga Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) tersebut mengharapkan, pengelolaan Danau Toba sebagai destinasi utama tujuan wisata, tidak sampai merugikan masyarakat sekitar. Pengelolaan Danau Toba diharapkan benar - benar dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
"Sebaiknya pemerintah merangkul masyarakat dan tidak hanya mengandalkan laporan dari pemda setempat dalam melakukan pengembangan pariwisata di sana. Pelayanan yang baik dan ramah dari masyarakat sekitar juga dibutuhkan dalam mempercepat dan mendongkrak kunjungan wisatawan," sebutnya.
SP
