Tiga partai oposisi utama Korea Selatan sepakat hari Rabu (30/11) untuk tetap pada rencana mereka memakzulkan Presiden Park Geun-hye, mengabaikan taktiknya menunda hal itu dengan menawarkan pengunduran diri jika parlemen mengatur pengalihan kekuasaan yang aman.
Pengunduran diri bersyarat Park ditawarkan Selasa saat popularitasnya menurun tajam dan demonstrasi masif menyerukan ia mundur akibat skandal politik yang melibatkan dirinya dan orang kepercayaan lamanya.
"Rakyat Korea Selatan tidak ingin memasuki tahun baru dengan Park Geun-hye sebagai presiden," ujar Choo Mi-ae, pemimpin Partai Demokrat, dalam awal pertemuan. "Hanya ada satu cara berdasarkan konstitusi kita untuk menghentikan masa jabatan seorang presiden dan itu adalah mosi pemakzulan."
Usai pertemuan, ketiga partai itu mengatakan dalam konferensi pers gabungan bahwa Park harus segera turun tanpa menetapkan syarat dan bahwa dorongan atas pemakzulannya tetap tidak berubah.
Partai-partai oposisi sepakat untuk melakukan pemungutan suara mengenai mosi pemakzulan paling awal Jumat atau bertemu lagi jika rencana ini tidak berhasil, menurut kantor berita Yonhap. Partai Demokrat, sebelumnya dikenal dengan nama Minjoo, tidak memberikan konfirmasi atas laporan ini.
Oposisi sebelumnya mengatakan mereka akan mencoba memakzulkan Park Jumat atau 9 Desember, pada sidang paripurna parlemen.
Pemakzulan Park memerlukan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen yang berjumlah 300 orang. Ketiga partai oposisi dan para anggota parlemen independen yang anti-Park memiliki total 172 kursi, yang berarti mereka perlu bantuan para pembelot dari Partai Saenuri yang berkuasa.
Demonstrasi di Seoul menuntut pengunduran diri Presiden Park Geun-hye (26/11).
Tidak jelas sejauh mana usul Park dapat memecah mereka yang sebelumnya mendukung pemakzulannya. Namun beberapa orang di Partai Saenuri telah mengusulkan perlunya kajian apakah akan memakzulkannya atau memilih cara lain supaya ia mundur.
Jika dimakzulkan, wewenang kepresidenan Park akan segera ditangguhkan sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan nasibnya. Mahkamah memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan.
Park, pada pidatonya hari Selasa, terus menyangkal tuduhan-tuduhan jaksa penuntut bahwa ia berkolusi dalam kegiatan-kegiatan kriminal sahabat lamanya Choi Soon-sil, yang, meskipun tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan, diduga memiliki suara dalam kepusutan-keputusan kebijakan. Ia juga diduga mengeksploitasi hubungannya dengan presiden untuk menekan perusahaan-perusahaan untuk memberi sejumlah besar uang kepada bisnis-bisnis dan yayasan-yayasan yang ia kontrol.
Para jaksa penuntut telah mendakwa Choi, dua mantan pejabat kepresidenan dan seorang sutradara video musik yang dikenal sebagai kaki tangan Choi dalam pemerasan, pembocoran dokumen-dokumen rahasia dan dakwaan lainnya.
Park, yang memiliki imunitas dari penghukuman jika masih menjabat, telah menolak bertemu para jaksa penuntut. Pengacaranya mengatakan tuduhan-tuduhan mereka tidak berdasar.
Park adalah putri mendiang diktator Park Chung-hee, yang berkuasa selama 18 tahun sebelum ditembak mati oleh kepala intelijennya sendiri tahun 1979.
