Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih menghitung target realistis APBN-P 2016 karena itu pemerintah secara resmi belum merevisi target penerimaan pajak tahun 2016 ini.

 

Muncul kekhawatiran pemerintah mengenai tak terpenuhinya target penerimaan pajak ditetapkan dalam APBNP-2016 sehingga mendorong Menteri Sri Mulyani terus mengumpulkan sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan.Dalam beberapa hari terakhir,

 

Dalam pertemuan itu, Menteri Sri bersama pejabat kementerian keuangan mengkaji kembali semua target yang telah ditetapkan dalam APBN-P yang disahkan saat masih di bawah pimpinan Menkeu Bambang Brodjonegoro.

 

Juru Bicara Menteri Keuangan Lucky Alfirman mengatakan, pembahasan belum sampai pada revisi target APBN-P 2016. Sejauh ini Sri Mulyani masih berusaha untuk mendengar apa saja yang menjadi target Kemenkeu dalam APBN-P 2016.

 

Lucky mengaku, tidak menutup kemungkinan target-target tersebut akan direvisi sesuai dengan kondisi dan situasi terkini.

 

"Pembahasan akan terus dilakukan lebih spesifik terkait target masing-masing Dirjen," kata Lucky, Minggu (31 Juli 2016).

 

Mengenai target pengampunan pajak, Lucky menegaskan sampai saat ini Kementerian Keuangan masih optimis bisa mencapainya. Termasuk di antaranya target tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun dan target dana repatriasi yang masuk sebesar Rp 1.000 triliun.

 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan pelayanan maksimal kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berniat mendeklarasikan atau merepatriasi hartanya, melalui kebijakan dan program pengampunan pajak.

 

Pelayanan tidak bisa disepelekan, karena jika tidak maksimal akan mempengaruhi kepercayaan WNI untuk ikut program ini.

 

Sementara Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan program pengampunan pajak masih menjadi fokus otoritas pajak. Bahkan, untuk memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan lancar Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan khsusus pekan lalu.

 

Tidak mudah untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2016 Namun upaya terus untuk mencapainya dengan berbagai formula dan kebijakan, termasuk program pengampunan pajak.

 

Beberapa strategi yang akan diambil selain pengampunan pajak atau tax amnesty seperti mendorong ekstensifikasi, memeriksa Wajib Pajak Badan yang berbentuk penanaman modal asing (PMA), hingga mendorong pelaksanaan e-tax invoice dan menggalakkan program geo tagging.

 

Dalam APBN-P 2016 ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.355 triliun. Yang terdiri dari target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 855,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 474,23 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 17,7 triliun dan pajak lainnya Rp 7,4 triliun.

 

Berdasarkan laporan penerimaan pajak pada beberapa tahun lalu, pemerintah nampaknya mengalami kesulitan dalam mencapai 100 persen target penerimanaan pajak. Beberapa pakar ekonomi merasa skeptis bahwa penerimaan pajak akan dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh APBN-P 2016.

 

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Eny Srihartati memperkirakan realisasi target penerimaan pajak untuk tahun ini hanya mencapi 85 persen

 

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ternyata tak mampu menopang target penerimaan pajak yang lebih tinggi dibanding tahun lalu dan tak maksimalnya upaya ekstra yang dilakukan pemerintah karena hanya bergantung pada penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak.

 

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Hendri Saparini mengatakan dalam laporan Kinerja Ekonomi Semesrter satu yang dipublikasikan oleh Page Facebook Center of Reform on Economic menegaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen pada kuartal Ibelum sesuai ekspaktasi meski mengalami kenaikan dibanding tahun lalu.

 

Hendri Saparini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun ini berada pada kisaran 4,9 persen sampai 5 persen dengan tingkat inflasi pada 3,0 persen sampai 3,2 persen.

 

Dodo Aditya