Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat era Anies Baswedan bermasalah. Menurut dia, masih banyak fisik KIP yang belum sampai ke tangan siswa-siswi yang membutuhkan. "Kartu KIP baru tersalurkan sekitar 50 persen.“ ungkapnya.
Muhadjir mengaku terus mendorong penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan membentuk Satgas Indonesia Pintar. “Karena itu pihak yang terkait, harus tangap dengan mempercepat penyaluran KIP, meliputi sekolah, kepala desa dan pemerintah daerah setempat,” tuturnya.
Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, saat dirinya masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, pernah mengirim surat ke Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama agar KIP bisa dipakai pelajar di Jakarta. Namun, Anies menyebut Ahok menolaknya.
"Waktu saya masih jadi Menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur tidak diizinkan (KIP)," ujar Anies.
Anies menyatakan, jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, maka ia akan mengizinkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) masuk ke Jakarta.
"Jadi kalau saya jadi gubernur, Kartu Indonesia Pintar saya izinkan (di Jakarta) biar rakyat Jakarta dapat dobel (dengan KJP)," kata Anies, (29/10/2016) malam.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi pernyataan Anies Baswedan soal Pemprov DKI Jakarta yang menolak Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Djarot menyampaikan bahwa KIP juga masuk ke Jakarta. Namun, kata dia, mereka yang ber-KTP DKI, memilih Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Bagi yang memiliki KTP Jakarta disuruh milih, pilih mana? KJP atau KIP? Dan rata-rata, mereka memilih KJP. Kenapa? Karena nilainya jauh lebih besar dan bisa transfer ke rekening dia. Jadi ini maknanya," kata Djarot di Pecenongan Jakarta Pusat, Minggu (30/10/2016).
Selain menilai KJP lebih besar manfaatnya dibanding KIP, Djarot menilai bahwa lebih baik warga DKI pemegang KJP tidak lagi memiliki KIP. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan, dengan demikian, jangkauan subsidi pendidikan bisa lebih luas.
"Jangan sampai satu orang dapat dobel, karena masih banyak yang belum dapat, supaya lebih merata," ujar dia.
"Mungkin Pak Anies yang belum ngerti," kata Djarot.
