Presiden Rusia meningkatkan kecamannya terhadap kebijakan luar negeri yang cenderung campur tangan (intervensionis) lantaran perubahan masyarakat menuju masyarakat demokratis harus dimulai di tingkat dasar dari dalam bukannya disampaikan oleh pembebas dari luar.

 

Presiden Putin dalam wawancara dengan Bloomberg di Forum Ekonomi Timur berpendapat bahwa berbagai peristiwa selama satu setengah dekade terakhir menunjukkan, bahwa bangunan teori i kebijakan luar negeri Barat adalah intervensi kemanusiaan, perang pembebasan dan upaya luar untuk meningkatkan kekuatan oposisi terhadap kondisi otokratis sehingga menjadi lahan subur bagi berkembangbiaknya terorisme dan mendestabilisasi negara dan bangsa. 

 

Kasus Irak, Libya dan Suriah merupakan contoh grafis yang paling menonjol

 

"Saya selalu berpendapat  dan memperingatkan Barat bahwa anda tidak dapat mengubah rezim politik dan perubahan kekuasaan,dari luar," kata Putin.

 

"Dan saya yakin berbagai peristiwa dalam dekade terakhir menambah kepastian ini, khususnya upaya demokratisasi di Irak, Libya, kita lihat apa yang sedang terjadi kerusakan sistem negara dan munculnya terorisme."

 

Presiden Rusia sendiri menghadapi tantangan dari para pemikir kebijakan luar negeri Barat yang mengaku mendukung teori intervensi luar untuk memfasilitasi dan meningkatkan budaya demokratisasi seperti para pemikir dari Open Society Foundations pimpinan George Soros

 

'George Soros banyak berinvestasi di media oposisi dan entitas dalam Rusia di Moskow melihat sebagai upaya terselubung untuk mengacaukan pemerintah. kasus yang sama menimpa rezim Viktor Yanukovych, pemimpin yang terpilih secara demokratis di Ukraina, rezimnya digulingkan oleh kekuatan yang sama "kolom kelima". Bocornya dokumen George Soros menunjukkan bahwa miliarder kelahiran Hungaria itu pada akhirnya ketahuan memberikan dukungan pendanaan

 

"Apakah anda melihat unsur-unsur demokrasi di Libya? Mungkin mereka suatu hari akan mengembangkan, mudah-mudahan Atau apa yang terjadi dengan perang sipil yang sedang berlangsung di Irak ?. Bagaimana masa depan Irak secara umum menjadi ppertanyaan besar," kata Putin.

 

Dalam menata kasusnya . . "Hal yang sama berlaku untuk Suriah Setiap kali kita mendengar bahwa 'Assad harus lengser' (karena seseorang dari luar percaya begitu), saya tidak bisa berhenti bertanya-tanya: apa yang terjadi selanjutnya? Bukankah lebih baik untuk menghangatkan diri dengan kesabaran dan mempromosikan perubahan struktural dalam masyarakat? "

 

Gagasan yang muncul dengan kekuatan penuh untuk mengupayakan perubahan rezim di Irak dan Libya merupakan gagasan mantan Presiden George W. Bush menyerukan kampanye militer dalam upaya untuk "membebaskan rakyat Irak" dari despotisme diktator kekerasan Saddam Hussein. Sebuah motif animasi yang sama, mendorong pemerintahan Obama, mendukung upaya dipelopori oleh mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, untuk memaksa perubahan rezim di Libya agar pasukan pro-demokrasi bisa memimpin negeri iitu, Tetapi yang terjadi justru tercipta negara gagal yang selanjutnya dikendalikan oleh teroris Daesh (ISIS).

 

Berbicara tentang demokrasi dari kedalaman despotisme, Putin mengatakan "Perubahan rezim tak bisa terjadi hari ini atau besok, tapi mungkin di situlah letak kebijaksanaan politik: seperti memegang kuda agar tidak melompat ke depan, namun secara bertahap mmeakukan langkah -langkah menuju perubahan struktural, Dalam konteks ini menyesuaikan dengan sistem politik di masyarakat. "

 

Argumen Presiden Rusia masuk akal bahkan di bawah teologi politik Barat yang didasarkan pada gagasan supremasi hukum dan kebebasan berbicara sebagai prasyarat utama membangun kepercayaan terhadap institusi.

 

 

Dodo Aditya.

 

Sumber: Sputnik