Pada Konferensi Kolombo yang berlangsung pada 28 April sampai 2 Mei 1954, Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia, berbicara di hadapan lima perdana menteri dari India, Burma, Pakistan dan Srilanka. Dalam salah satu bagiannya, Ali mengajukan sebuah pertanyaan: “Di mana sekarang kita berdiri, bangsa Asia sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia?”
Pertanyaan itu menjadi retoris karena Ali sesungguhnya sudah menyiapkan jawaban jauh-jauh hari sebelumnya, secarik jawaban yang kelak terbukti menjadi batu tapal paling dini dari apa yang sekarang kita kenal sebagai Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasa Sila Bandung yang termasyhur itu.
“Kita sekarang,” terang Ali seakan menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri, “Berada di persimpangan jalan sejarah umat manusia…. (Dan) Indonesia mengajukan usulan untuk mengadakan pertemuan lain yang lebih luas, antara negara-negara Afrika dan Asia. Saya percaya bahwa masalah-masalah itu tidak terjadi hanya di negara-negara Asia yang terwakili di sini, tetapi juga sama pentingnya bagi negara-negara Afrika dan Asia lainnya.”
Dari momen itulah Ali sedang mulai menapakkan jejaknya di lembar-lembar gemilang sejarah diplomasi Indonesia. Betapa tidak, sendirian ia mencoba meyakinkan empat koleganya, U Nu (Burma), Nehru (India), John Kotelawala (Srilanka), dan Ali Bogra (Pakistan), ihwal arti penting sebuah pertemuan resmi antara negara-negara di Asia dan Afrika dalam merumuskan sikap dan pendirian negeri-negeri bekas jajahan atas konstelasi politik mondial yang makin mengutub pada dua poros kekuatan (Amerika dan Sovyet).
U Nu dan Bogra meragu, kendati tak menampik. Pesimisme menguar dengan kuatnya dari Kotelawala dan terutama Nehru. Pemimpin kharismatik dari India itu menyebut gagasan memertemukan negara-negara bekas jajahan dari dua benua adalah gagasan yang terlampau muykil direalisasikan.
Tapi Ali tak surut. Gigih ia lobi empat kompatriotnya itu. Satu per satu luluh. Dan usulan Ali pun akhirnya masuk sebagai butir kesepakatan konferensi, kendati hanya butir nomer buncit; satu hal yang menunjukkan betapa usulan Ali masih dianggap tak terlampau serius.
Tapi Ali tak ingin gagal. Bersama Soenario yang menjadi Menteri Luar Negeri, Ali ngebut bekerja. Melobi satu demi satu negara-negara yang hendak diundang. Sebagian besar menyambut baik, kendati beberapa negara masih tak menjawab, satu dua bahkan menampik. Salah satunya adalah India. Nehru tampaknya masih belum teryakinkan.
Untuk hal-hal macam itu, Ali sendiri yang membereskan. Ia, misalnya terbang ke New Delhi, khusus untuk menemui Nehru pada 25 September 1954. Kali ini Nehru sukses dibujuknya. Keduanya bahkan mengeluarkan pernyataan ihwal arti pentingnya pertemuan negara-negara di Asia dan Afrika.
Tapi masalah belum sepenuhnya usai. Lima pemimpin itu sepakat bertemu sekali lagi di Jakarta pada 28 Desember 1954. Di situlah selisih pendapat lagi-lagi muncul. Dari mulai pembahasan agenda konferensi hingga negara mana saja yang akan diundang. Ali, lagi-lagi, menjadi juru runding yang sabar yang mampu “menjinakkan” ego nasional” masing-masing pemimpin.
Akhirnya, konferensi menyepakati mengundang 25 negara. Delegasi yang diundang setingkat perdana menteri. Juga menetapkan waktu KAA pada pekan terakhir April 1955. Lima negara sponsor membentuk sekretariat bersama. Roeslan Abdoelgani memegang ketua nasional. Sedang Sanusi Hardjaninata, Gubernur Jawa Barat, mengetuai panitia lokal.
Berkat kerja keras panitia, maka KAA bisa direalisasikanpada 18 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung. Presiden Soekarno membuka KAA dengan pidatonya yang berapi-api. Setelah pembukaan, pleno dibuka dipimpin Nehru. Dalam kesempatan itu PM Ali Sastroamidjojo terpilih menjadi ketua konferensi. Sidang diskors pada pukul 13.00, dan dibuka kembali 15.00.
Mengenang kembali momen-momen itu, tak terlampau berlebihan jika disebut Konferensi Asia-Afrika nyaris tak mungkin terlaksana tanpa kemampuan Ali bersiasat dan berdiplomasi. Apa yang dilakukan oleh Ali bisa dibilang sebagai salah satu milestone paling cemerlang dari sejarah diplomasi Indonesia yang lebih banyak kedodorannya ketimbang kuatnya. Prestasi Ali itu, mungkin hanya bisa disaingi oleh keberhasilan Agus Salim mendapatkan dukungan negara-negara Timur Tengah untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia di tahun-tahun genting revolusi Indonesia (1945-1949).
Tetapi nama Ali seperti raib dari narasi emas Konferensi Asia Afrika (KAA). Sedikit orang yang mengerti posisi dan peran strategis Ali dalam KAA. Pertemuan para kepala negara se-Asia dan Afrika setahun silam untuk memeringati 50 tahun KAA di Bandung juga tak sukses membangkitkan kembali nama Ali dari “liang lahat” masa lalu.
Ali akhirnya masuk barisan orang-orang besar yang dilupakan oleh bangsanya sendiri.
Menyimak kembali tonggak-tonggak perjalanan Ali Sastroamidjojo sebagai politisi, kita seperti menyaksikan serentetan kisah kebangkitan dan kejatuhan yang datang susul-menyusul.
Sebagai politisi, ia punya portofolio yang mengesankan. Dialah ketua umum terlama Partai Nasional Indonesia, partai terbesar di 25 tahun pertama Indonesia yang juga menjadi pemenang Pemilu 1955.
Posisi yang tak kalah signifikan juga ia lakoni semasa sistem politik Indonesia berbentuk demokrasi liberal. Pada masa yang dipenuhi pertarungan ideologis yang sengit itu, masa di mana kabinet jatuh-bangun dalam waktu yang seringkali begitu pendek, Ali pernah dua kali memimpin kabinet Indonesia. Kepemimpinannya yang pertama (dikenal dengan nama Kabinet Ali I) bahkan dicatat sebagai kabinet yang paling lama memerintah, yaitu lebih dari dua tahun, dari 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
Kabinet yang sebetulnya kokoh itu akhirnya jatuh juga, setelah NU, pendukung utama kabinet Ali I, mendesak agar kabinet dibubarkan akibat resistensi yang begitu tinggi dari banyak kalangam, terutama dari TNI AD, atas kebijakan mengangkat Kol. Bambang Utoyo sebagai KSAD.
Seusai Pemilu 1955 yang dimenangkan oleh PNI, Ali kembali dipercaya memimpin kabinet (masyhur dengan sebutan Kabinet Ali II). Kabinet ini didukung oleh tiga urutan teratas pemenang pemilu (PNI, Masyumi dan NU), dan secual dukungan PKI (nomer 4) yang memang tak dikehendaki oleh Masyumi dan NU. Kabinet yang berkuasa selama setahun ini (24 Maret 1956-14 Maret 1957) ini mencatat sebuah prestasi yaitu membentuk sebuah badan perancang pembangunan jangka panjang yang disebut Biro Perancang Negara (sekarang Bapenas).
Namun, lagi-lagi salah satunya karena persoalan di tubuh militer, yaitu munculnya sikap-sikap membangkang pemimpin militer daerah (munculnya Dewan Banteng dan Dewan Gajah), Ali akhirnya mengembalikan mandatnya.
Yang hingga kini masih menjadi tarik menarik adalah soal posisi dan sikap Ali terhadap PKI semasa Demokrasi Terpimpin. Ali sering disebut membangun relasi yang intens dengan CC PKI. Banyak yang percaya, Ali sering termakan oleh Surachman, salah satu petinggi PNI Pusat, yang memang dekat dengan PKI. Banyak yang mengingatkan Ali, tapi tampaknya Ali telanjur percaya benar dengan Surachman.
Kebetulan bandul politik Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin berayun makin ke kiri. Marhaenisme, ideologi resmi PNI, kemudian ditafsirkan sebagai marxisme yang diterapkan di Indonesia. Klop sudah.
Maka ketika terjadi pageblug 1965, PNI yang di pusat memang dekat PKI dan sekaligus penyokong ideologis Soekarno, mau tak mau terkena imbasnya. Pun juga Ali.
Kembali kita menyaksikan ironi kehidupan orang-orang besar yang dilahirkan negeri ini. Satu per satu dikerek ke ketinggian dunia politik Indonesia, tetapi satu demi satu pula jatuh berdebam dengan cara yang acap tragis.
Tampaknya mereka tak menyesal. Semua-mua paham risiko bercengkerama dengan dunia politik. Mereka pernah berniat memberi aroma wangi bagi panggung politik yang kerap dianggap bau. Tapi sering pula, malah mereka yang akhirnya terperciki bau tak enak dari dunia politik.
