Didirikan pada masa penuh kecemasan, partai pertama yang berhasil menyebarluaskan kesadaran nasionalisme Indonesia.
Tjipto Mangunkusumo paling tua di antara para aktivis muda yang berkumpul di sebuah paviliun rumah, di Regentsweg No. 22 (kini Jl. Dewi Sartika), Bandung, pada malam 4 Juli 1927 itu. Rata-rata umur mereka baru 20an tahun, sedang Tjipto sudah malang melintang di dalam pergerakan politik. Keberadaannya di Bandung pun dalam status sebagai orang buangan, yang dilarang berpolitik praktis. Pemerintah kolonial menghukumnya atas tuduhan membantu anggota PKI yang memelopori pemberontakan pada 1926.
Dari tujuh orang yang hadir dalam pertemuan itu, hanya Tjipto yang menyatakan keberatannya atas rencana enam orang lainnya untuk membentuk partai politik. Bagi Tjipto, mendirikan partai politik bakal mengundang reaksi keras pemerintah kolonial yang baru setahun sebelumnya menumpas perlawanan PKI. “Tjipto Mangunkusumo tidak setuju berdirinya suatu partai nasional karena ia berpendapat bahwa partai nasional itu akan dinilai oleh pemerintah kolonial sebagai pengganti Partai Komunis Indonesia yang sudah dilarang,” tulis Iskaq Tjokrohadisurjo, salah satu pendiri PNI, dalam memoarnya Iskaq Tjokrohadisurjo: Alumni Desa Bersemangat Banteng.
Penolakan Tjipto cukup beralasan. Pemerintah kolonial di bawah gubernur jenderal Dirk Fock dan kemudian digantikan oleh ACD de Graeff sangat reaktif terhadap gerakan politik nasionalis Indonesia, terutama setelah peristiwa pemberontakan PKI 1926. Mengacu pada buku “babon” Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda, “Gubenur Jenderal de Graeff yang semula bersikap terbuka terhadap golongan nasionalis bertindak keras, 4.500 orang dipenjara, kira-kira 1.300 dibuang ke Digul, dan 4 orang dihukum mati.”
Dalam situasi seperti itu, mendirikan partai politik adalah langkah penuh risiko. Tapi keputusan sudah bulat. Sebuah partai politik harus didirikan. Maka, ”Pada tanggal empat Juli 1927, dengan dukungan enam orang kawan dari Algemeene Studieclub, aku mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia,” kata Sukarno dalam otobiografinya Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat.
Sukarno menyebutkan PNI sebagai “partai” namun berdasarkan keterangan Soenario, PNI pertama kali berdiri dengan nama “Perserikatan Nasional Indonesia” dan baru diubah menjadi partai pada kongres pertamanya setahun kemudian. Enam orang yang dimaksud Sukarno itu antara lain Soenario, Iskaq Tjokrohadisurjo, Sartono, Budyarto Martoatmojo, Samsi Sastrowidagdo dan Tjipto Mangunkusumo.
Soenario dalam Benteng Segitiga mengatakan Tjipto, yang hadir namun tak bersepakat, tetap dianggap sebagai pendiri oleh Sukarno. “Ini dijelaskan oleh Bung Karno di muka Landraad (pengadilan negeri, red) di Bandung, meski pun Bung Karno menganggap Dr Cipto juga sebagai pendiri,” ungkap Soenario. Selain ketujuh orang tadi, Soenario masih menambah dua orang lain yang juga direkennya sebagai pendiri PNI, yakni Sujadi dan J. Tilaar. “Menurut hemat kami, Sujadi dan J. Tilaar ini secara formal juga harus dimasukkan dalam golongan pendiri PNI, sehingga jumlah sebenarnya ada 9 orang,” imbuhnya.
Setelah PNI terbentuk, Sukarno dipilih menjadi ketuanya, sementara Iskaq jadi sekretaris dan lainnya menjadi anggota. Alasan pemilihan Sukarno menjadi ketua karena dia dianggap “paling populer dan paling maju untuk memimpin partai sebagai ketua atau pemuka,” ujar Iskaq.
Sukarno mengenang masa-masa itu secara dramatis. “Pada setiap cangkir kopi tubruk, di setiap sudut di mana orang berkumpul nama Bung Karno menjadi buah mulut orang. Kebencian umum terhadap Belanda dan kepopuleran Bung Karno memperoleh tempat yang berdampingan dalam setiap buah tutur,” kenangnya.
Pilihan untuk menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi partai tak lepas dari situasi yang berlaku saat itu. Perpecahan di kalangan Sarekat Islam sampai pemberontakan PKI 1926 membawa dampak bagi perkembangan politik di Hindia Belanda. Sukarno, salah satu pendiri PNI, melalui tulisannya “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme”, menganjurkan persatuan di kalangan kelompok politik di Hindia Belanda.
“Argumentasi yang dikemukakan Sukarno dalam esei itu pertama-tama bersifat taktis. Nasionalisme dilihat sebagai suatu program minimum, di atas landasan itu unsur-unsur yang berbeda-beda itu dapat bekerja sama,” tulis John D Legge dalam Sukarno: Biografi Politik.
Sukarno menegaskan nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melempangkan jalan menuju kemerdekaan. Dalam soal ini Sukarno terpengaruh oleh ide-ide nasionalisme Hindia yang telah lebih dulu diusung oleh Indische Partij yang didirikan oleh triumvirat Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat.
“Di dalam ide-ide mereka Sukarno menemukan pembenaran bagi suatu bentuk nasionalisme yang tidak mengandung komitmen tertentu terhadap Islam, teori perjuangan kelas, maupun kaitan formal dengan kelompok etnik tertentu,” tulis MC. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern.
Dengan pengertian nasionalisme yang longgar itu, PNI mampu merampungkan landasan partai yang kelak bisa mempersatukan “semua kekuatan revolusioner dalam satu ikatan,” ujar Sukarno. Sementara itu Soenario mengklaim PNI sebagai “partai baru yang bersifat nasional Indonesia dalam arti luas dan tidak chauvinistis,” kata dia dalam memoarnya.
Empat tahun setelah berdiri, PNI membubarkan diri. Perpecahan terjadi. Sebagian pendiri membentuk Partai Indonesia (Partindo) sedangkan Hatta dan Sjahrir yang belum lama tiba di Indonesia mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), sebagai ganti PNI yang telah membubarkan diri.
Historia / Bonnie Triyana
