Dalam diskusi kecil di redaksi Galaberita, tiba-tiba muncul pertanyaan: Mengapa kebebasan memilih dapat terjamin dan terlaksana dengan baik dalam politik nasional, tetapi kebebasan memilih di internal partai-partai politik relatif terkekang?
Manusia adalah zoon politicon, kata Plato dalam bukunya Republica. Sebagai bagian dari zoon politicon, manusia secara individual merupakan elemen terkecil dari sebuah negara. Politik, dalam arti kata kesalinghubungan antarmanusia merupakan salah satu dimensi terpenting dari manusia. Sebagai makhluk politik, eksistensi manusia tidak terpisahkan dengan konsepsi negara.
Dalam pandangan Aristoteles, politik adalah kenyataan tak terelakkan dari kehidupan manusia. Kenyataan ini terlihat dari berbagai aktivitas manusia, misalnya, ketika manusia berusaha menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang mencoba meraih kesejahteraan bagi dirinya atau golongannya dengan berbagai sumber daya yang ada, atau juga seseorang atau institusi yang berusaha memengaruhi orang lain atau institusi lain.
Partai-partai politik di Indonesia, dalam peran yang dipikulnya sebagai pilar utama demokrasi, kini berhadapan dengan pertanyaan: Bagaimana menjelaskan demokrasi Indonesia dapat berlangsung sehat, sementara partai-partai politik yang jadi pilar utamanya tidak memperlihatkan demokrasi yang sehat dalam dirinya sendiri?
Dari mana integrasi politik nasional diperoleh, sementara partai-partai politik selalu terancam disintegrasi politik di dalam dirinya?
Secara umum, iklim demokrasi di Indonesia saat ini cukup maju. Kebebasan berpendapat dan berkumpul terjamin, pers Indonesia memiliki ruang bebas dan tidak mengalami kekangan ataupun hambatan politik.
Dalam iklim kebebasan pers dan kebebasan berpendapat ini, keamanan umum tetap terjaga dan stabilitas politik tidak terganggu. Demikian pula perekonomian dan bisnis.
Secara umum demokrasi di Indonesia berkembang secara positif.
Akan tetapi, lagi-lagi muncul pertanyaan: Mengapa partai-partai politik yang menjadi pilar utama demokrasi tidak berada dalam perkembangan yang positif juga? Mengapa demokrasi dalam sistem politik Indonesia tidak diimbangi hidupnya demokrasi internal di partai politik?
Partai-partai politik di Indonesia masih berada dalam suasana 'demokrasi terpimpin' dan bahkan ada pula yang dikendalikan mirip perusahaan milik pribadi, dan yang dipimpin secara otoriter.
Tidak perlu dipaparkan contoh-contohnya, karena dapat dilihat secara terang benderang.
Muncul dugaan tak sedap: Jangan-jangan sebetulnya partai-partai politik nyaris tidak ada peranannya dalam membangun demokrasi di Indonesia, tetapi hanya jadi penunggang utama demokrasi yang diproduksi oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya, seperti pers dan aktivitis media sosial, kelompok masyarakat dan kalangan akademisi, dan sebagainya.
Dalam pandangan Aristoteles, politik adalah kenyataan tak terelakkan dari kehidupan manusia. Kenyataan ini terlihat dari berbagai aktivitas manusia, misalnya, ketika manusia berusaha menduduki suatu jabatan tertentu, seseorang mencoba meraih kesejahteraan bagi dirinya atau golongannya dengan berbagai sumber daya yang ada, atau juga seseorang atau institusi yang berusaha memengaruhi orang lain atau institusi lain.
Partai-partai politik di Indonesia, dalam peran yang dipikulnya sebagai pilar utama demokrasi, kini berhadapan dengan pertanyaan: Bagaimana menjelaskan demokrasi Indonesia dapat berlangsung sehat, sementara partai-partai politik yang jadi pilar utamanya tidak memperlihatkan demokrasi yang sehat dalam dirinya sendiri?
Dari mana integrasi politik nasional diperoleh, sementara partai-partai politik selalu terancam disintegrasi politik di dalam dirinya?
Secara umum, iklim demokrasi di Indonesia saat ini cukup maju. Kebebasan berpendapat dan berkumpul terjamin, pers Indonesia memiliki ruang bebas dan tidak mengalami kekangan ataupun hambatan politik.
Dalam iklim kebebasan pers dan kebebasan berpendapat ini, keamanan umum tetap terjaga dan stabilitas politik tidak terganggu. Demikian pula perekonomian dan bisnis.
Secara umum demokrasi di Indonesia berkembang secara positif.
Akan tetapi, lagi-lagi muncul pertanyaan: Mengapa partai-partai politik yang menjadi pilar utama demokrasi tidak berada dalam perkembangan yang positif juga? Mengapa demokrasi dalam sistem politik Indonesia tidak diimbangi hidupnya demokrasi internal di partai politik?
Partai-partai politik di Indonesia masih berada dalam suasana 'demokrasi terpimpin' dan bahkan ada pula yang dikendalikan mirip perusahaan milik pribadi, dan yang dipimpin secara otoriter.
Tidak perlu dipaparkan contoh-contohnya, karena dapat dilihat secara terang benderang.
Muncul dugaan tak sedap: Jangan-jangan sebetulnya partai-partai politik nyaris tidak ada peranannya dalam membangun demokrasi di Indonesia, tetapi hanya jadi penunggang utama demokrasi yang diproduksi oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya, seperti pers dan aktivitis media sosial, kelompok masyarakat dan kalangan akademisi, dan sebagainya.
Masih ada lagi: Sekian banyak partai politik yang ada, makin sulit dibedakan apa ideologi yang dianut masing-masing, bahkan, masih punyakah sebuah ideologi yang utuh?
Saudara-saudara kita yang berada di dalam partai politik yang seharusnya bisa menjawab segala pertanyaan dan dugaan itu.
Anita Fransiska
Editor Galaberita
