Oleh: Albert W.S Kusen
"Hidup untuk hidup yang lain, itu pantas untuk dihidupi, itu mulia" (Thomas Tampler)
DKI Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Jakarta terletak di Tatar Pasundan, bagian barat laut Pulau Jawa.
Dahulu dikenal dengan nama Sunda Kelapa (sebelum 1527), Jayakarta (1527-1619), Batavia/Batauia, atau Jaccatra (1619-1942), Jakarta Tokubetsu Shi (1942-1945) dan Djakarta (1945-1972). Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan seperti J-Town,[8] atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City (Big Apple) di Indonesia.
Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011).[9] Wilayah metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa,[7] merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia.
Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Jakarta dilayani oleh dua bandar udara, yakni Bandara Soekarno–Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma, serta satu pelabuhan laut di Tanjung Priok (Wikepedia Khusus Ibukota Jakarta). jadi siapapun anak bangsa di negeri ini terbuka untuk memimpin ibukota negara.
Kekuatan dan Peluang; Kelemahan dan Ancaman. Yang pasti siapapun bakal calon Gubernur DKI bukan malaikat, akan tetapi manusia biasa yang punya kekuatan maupun kelemahan; punya peluang untuk menang dan ancaman kekalahan.
Biarlah para figur yang memberanikan menggunakan hak konstitusional mereka untuk 'memilih dan dipilih'. menjadi Gubernur DKI, Kepada figur ybs patutlah kita beri apresiasi. Jangan justru mencibiri atau dilihat sebelah mata.
Misalnya, sang maestro Achmad Dhani dicibiri "main band aja". Si pencibir lupa bahwa mantan PM Inggris Tony Blair adalah ex gitaris rocker Inggris; dan mantan gubernur dki pertama Henk Ngantung adalah seorang pelukis istana (seniman).
Parpol vs Perorangan. Kita berharap siapapun kandidatnya adalah figur yang menyenangkan semua pihak. Kalaupun ada yang mengkritisinya tidak melihat dari latar primordialnya, kelakuannya maupun latar profesinya.
Fenomena kandidat incumbent Basuki Purnama alias Ahok, menarik untuk diamati dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan pilihan sikap politiknya yaitu maju melalui partai politik atau jalur perorangan
Tapi fakta yang muncul Ahok mendeklarasikan dirinya maju sebagai calon Gubernur DKI melalui jalur partai politik dan meninggalkan Teman Ahok. Padahal Teman Ahok pada awalnya berjuang untuk pencalonan Ahok melalui jalur independen dengan mengumpulkan satu juta KTP dukungan.
Prediksi saya masih signifikan, asalkan kandidat yang diusung parpol signifikan pula. Kasus Gerindra melalui tangan dingin ketumnya PS pada pilgub DKI Jakarta 2012 lalu tidak sia-sia mencalonkan Jokowi-Ahok. Begitu juga Ridwan Kamil terpilih sebagai walikota Bandung berkat tangan dingin PS.
Boleh dikatakan keliru memahami keberadaan partai politik (parpol) cuma sekedar kendaraan atau akses untuk maju sebagai kandidat atau balon dalam pilkada. Bahkan tidak tepat pula menyatakan bahwa loyal kepada rakyat adalah segalanya ketimbang kepada parpol.
Mengapa keliru dan tidak tepat sikap yang dimaksud itu? Sebab kita semua tahu bahwa siapapun kandidat yang menggunakan parpol sebagai kendaraan politiknya, entah kandidat tersebut seorang kader maupun 'penumpang' pasti berjanji/kontrak politik dengan parpol pengusungnya. Bahwa sekiranya terpilih akan memperjuangkan dan mewujudkan apa yang menjadi visi-misi parpol berdasarkan ideologi parpol tersebut.
Apakah visi-misi parpol itu bukan untuk kepentingan rakyat? Bukankah loyal kepada rakyat secara tersurat dan tersirat ada dalam platform parpol? Kecuali kader parpol atau sang penumpang menggunakan parpol loyal kepada pimpinan parpol semata, mungkin ini yang dijadikan acuan sikap politiknya "lebih baik loyal kepada rakyat".
Prihatin melihat adanya pemahaman sempit dan negatif (demoralisasi) terhadap keberadaan parpol di tanah air lewat berita seputar isu pilgub DKI Jakarta.
Gaya Kepemimpinan Atau Buahnya? Bagaimanapun juga parpol adalah bagian penting dari sistem politik di tanah air. Siapa yang mengawasi; melegislasi kebijakan; dan mensahkan penggunaan anggaran untuk pembangunan? Siapa lagi kalau bukan para elit parpol di parlemen.
Maka dengan itu sudahlah mempersoalkan keberadaan parpol (deparpolisasi) dalam Pilgub DKI Jakarta. Termasuk mencibiri kandidat tertentu yang bernuansa pembunuhan karakter. Selain buang energi, juga meruncingkan keadaan sehingga suhu politik semakin memanas.
Padahal yang diharapkan dari siapapun kandidatnya adalah sosok Pancasilais: Satu untuk Semua dan Semua untuk Satu (Gotong-Royong). Bukan parpol untuk parpol; atau kawan untuk kawan. Termasuk bukan untuk kepentingan kelas tertentu maupun golongan sosial atas dasar primordial (sara).
Sebaiknya marilah kita lihat secara kritis siapa kandidat yang dapat dipercaya dan meyakinkan untuk membangun DKI Jakarta sebagai ibukota negara. Lepas dari dua permasalahan vitalitas kota Jakarta (banjir dan macet), apakah cuma sekedar 'gaya kepemimpinan' atau buahnya?
Jika yang dipermasalahkan adalah gaya kepemimpinan (GK), maka dalam konteks panggung politik disadari atau tidak berimplikasi pada pencitraan yang sifatnya transaksional (mendulang dukungan). Ada nilai tambah politik isu GK ini untuk mempengaruhi pikiran/perasaan publik Jakarta. Apalagi ditunjang oleh media massa konvensional/medsos. Sekiranya sang kandidat yang merasa tersanjung dengan mengandalkan GK; dan pendukungnya suka dengan gaya tersebut demi memenangkan permainan politik, mungkin hal ini cuma strategi permainan untuk merebut hati pemilih.
Apalagi kandidat tersebut adalah incumben yang sudah dilihat oleh publik/pemilih setempat atas beberapa karya yang sudah dibuat tentu akan menambah nilai tambah politik yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya. Namun demikian, tidaklah berlebihan untuk menyimak ilustrasi imajiner berkenaan dengan isu kas desa dan buah yang dihasilkan oleh sang kades di bawah ini.
ADA UANG melimpah apa yang kita inginkan bisa terwujud. Misalnya sang kades memprogramkan penataan ruang terbuka hijau; menggusur ruang kumuh; dan pembangunan infrastruktur desa lainnya. Siapapun kades yang memiliki kas desa melimpah, asalkan punya niat, tidak sulit mewujudkannya. Hal seperti ini sebenarnya tak perlu dibebesar-besarkan, sudah merupakan kewajiban/tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.
Suatu hal yang boleh dibilang tidak terpuji dari seorang kades adalah bila kas dan aset desanya selangit alias kaya, eh sang kades cuma sibuk mikirin berapa persen sukses fee yang akan diperoleh; atau mainkan pencitraan politik semata.Yang paling berat adalah apabila kas desa pas-pasan. Mengingat keberadaan kas desanya yang pas-pasan, maka sang kades bertekad hendak membantu warga desa dari himpitan kemiskinan. Begitu juga warga desa diperhadapkan dengan mahalnya harga kebutuhan pokok sehari-hari.
Bagaimana mewujudkan tekad sang kades tersebut? Sekiranya sang kades mampu mewujudkan, maka hal ini jauh lebih bernilai ketimbang pembangunan fisik di atas karena mengandalkan empati kepada rakyat desanya.
Dengan terwujudnya misi mensejahterakan rakyat desa, maka akan mengurangi beban sang kades dengan program-program yang sifatnya 'bansos' (kesehatan/pendidikan gratis; bagi-bagi uang/sedekah) terkesan 'transaksional.Terus terang dari beberapa figur pejabat publik yang patut diacungkan jempol, maaf BUPATI SUYOTO KAB. BOJONEGORO. Mulai menata kabupaten termiskin di tanah air, kini masyarakatnya relatif sejahtera. Dengan demikian kita bisa menilai secara objektif buah dari GK tersebut? Apakah buahnya berupa ragam infrastruktur triliunan rupiah atau membuahkan hasil pembangunan manusia dan kemanusiaan warga setempat?
"Demoralize the enemy from within by surprise, terror, sabotage, assassination, that is the war of the future" (Adolf Hitler)
Penulis. Albert W.S Kusen
Alumni Paska Sarjana Jurusan Antropologi Universitas Indonesia.
Lektor pada FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado
