Kartunis Malaysia, Zunar, diancam 43 tahun penjara lantaran menggugat budaya korupsi di negerinya. Ironisnya ia dikenakan UU Penghasutan 1948 yang ditetapkan pemerintahan kolonial Inggris

Tidak jarang Zunar berurusan dengan pemerintah Malaysia. Berulangkali ia dibui lantaran karikaturnya dinilai terlalu kritis terhadap negara. Namun ia bersikukuh. "Mereka bisa merantai tangan saya, kaki saya, leher atau seluruh tubuh saya," ujarnya, "tapi saya tidak akan berhenti menggambar."

Adalah Perdana Menteri Najib Razak yang paling sering muncul dalam karya Zunar. Ia belum lama ini diduga terlibat dalam skandal korupsi sebesar 2,6 miliar Dollar AS dari dana investasi Malaysia 1MDB. Sekitar 700 juta Dollar AS diantaranya mendarat di rekening pribadi Razak. Sang perdana menteri berdalih uang itu merupakan "dana sumbangan kampanye" dari Arab Saudi.

Zunar menilai Razak adalah kelptokrat paling tamak sedunia. Ia bahkan menggeser Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, di tempat kedua. Resminya harta Mugabe diklaim sebesar 10 juta Dollar AS. Tapi sang diktatur punya seribu cara menilap uang negara tanpa menyisakan bukti hukum.

Perdana Menteri Razak tidak perlu mengkhawatirkan langkah hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi 1MDB, keluh Zunar. "Kami punya seorang menteri kehakiman, mahkamah agung dan gedung pengadilan, tapi kami tidak punya keadilan," ujarnya.

Buat menghadapi suara-suara kritis pemerintah Malaysia menggunakan Undang-undang dari era penjajahan Inggris. "Sedition Act" alias UU anti Penghasutan melarang perdebatan umum yang memiliki tendensi "subversif." Aturan tersebut kini sering digunakan buat membungkam wartawan, seniman dan penulis seperti Zunar.

Zunar juga mengritik Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Buatnya perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan yang baik dengan Malaysia lebih penting ketimbang perlindungan HAM dan situasi mengenaskan tahanan politik di negeri tersebut.